DK PBB Setujui Resolusi Gencatan Senjata di Gaza yang Dirancang AS

Pandangan umum saat Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan tentang situasi di Timur Tengah di markas besar PBB pada Senin (10/6/2024) di New York. Dewan Keamanan PBB pada Senin mengadopsi resolusi yang dirancang oleh AS yang mendukung rencana gencatan senjata di Gaza, sementara Washington memimpin kampanye diplomatik yang intens untuk mendorong Hamas agar menerima proposal tersebut. Teks resolusi tersebut - yang disahkan dengan 14 suara setuju dan Rusia abstain - ?menyambut baik? gencatan senjata dan proposal pembebasan sandera yang diumumkan pada tanggal 31 Mei oleh Presiden Joe Biden, dan mendesak ?semua pihak untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat.

NEW YORK, KOMPAS.com - Dewan Keamanan PBB pada Senin (10/6/2024) menyetujui resolusi yang dirancang AS untuk mendukung rencana gencatan senjata di Gaza.

Teks resolusi tersebut disahkan dengan 14 suara setuju dan Rusia abstain.

Isi resolusi DK PBB itu menyambut baik proposal gencatan senjata yang baru, menyatakan bahwa Israel telah setuju, dan menyerukan kepada Hamas untuk juga menyepakatinya, serta “mendesak kedua pihak untuk sepenuhnya melaksanakan semua ketentuan tanpa penundaan dan tanpa syarat".

Baca juga: Isi Usulan Gencatan Senjata Baru dari Israel yang Diumumkan Biden, Terdiri 3 Fase

Amerika Serikat, sekutu setia Israel, bagaimanapun telah dikritik secara luas karena telah memblokir beberapa rancangan resolusi PBB sebelumnya yang menyerukan gencatan senjata di Gaza.

Namun, Presiden AS Biden akhir bulan lalu meluncurkan upaya baru AS untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

“Hari ini kami memberikan suara untuk perdamaian,” ujar Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield, setelah sidang PBB, sebagaimana dikutip dari AFP.

"Hari ini Dewan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Hamas: terimalah kesepakatan gencatan senjata yang ada di atas meja. Israel telah menyetujui kesepakatan ini dan pertempuran dapat berhenti hari ini jika Hamas melakukan hal yang sama," tambahnya.

Hamas sendiri pada Senin menyatakan bahwa mereka “menyambut baik” hasil pemungutan suara tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, mereka mengaku siap bekerja sama dengan para mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip rencana itu.

Namun, para pejabat Hamas sebelumnya bersikeras bahwa kesepakatan gencatan senjata apa pun harus menjamin berakhirnya perang secara permanen, tuntutan yang telah dengan tegas ditolak oleh Israel.

Baca juga: Isi Usulan Gencatan Senjata di Gaza yang Disetujui Hamas, Mencakup 3 Fase

Dalam proposal tersebut, Israel akan menarik diri dari pusat-pusat populasi Gaza dan Hamas akan membebaskan para sandera.

Gencatan senjata akan berlangsung selama enam minggu, dan akan diperpanjang karena para negosiator berusaha untuk mengakhiri permusuhan secara permanen.

“Teks itu tidak sempurna. Tapi ini menawarkan secercah harapan bagi Palestina, karena alternatifnya adalah pembunuhan dan penderitaan yang berkelanjutan," jelas Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama.

Respons Israel dan Palestina

Setelah pemungutan suara, Diplomat Israel Reut Shapir Ben Naftaly menekankan bahwa “perang akan berakhir” hanya jika “tujuan Israel tercapai”, termasuk pembebasan sandera dan pelenyapan Hamas.

“Penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera melalui jalur diplomasi telah membuktikan bahwa upaya untuk membawa pulang para sandera kami juga harus mencakup cara-cara militer,” katanya.

Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyambut baik hasil pemungutan suara dewan.

Dia menyatakan, bahwa “beban” untuk mengimplementasikan resolusi dan gencatan senjata ada di pihak Israel.

Baca juga: PBB: Banyak Pihak Desak Hamas Laksanakan Gencatan Senjata di Gaza Tanpa Syarat

Presiden Palestina Mahmud Abbas menambahkan bahwa ia menganggap pengesahan resolusi ini sebagai langkah ke arah yang benar untuk mengakhiri perang genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Sejak serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, dan serangan balasan Israel, Dewan Keamanan PBB telah berjuang untuk bertindak.

Setelah dua resolusi yang berfokus pada bantuan kemanusiaan, Dewan Keamanan akhirnya pada akhir Maret lalu menuntut “gencatan senjata segera” selama bulan Ramadhan, setelah Amerika Serikat abstain dalam pemungutan suara.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, berkomentar bahwa Dewan Keamanan PBB menyuarakan rencana gencatan senjata tersebut tanpa “rincian” dan memberikan carte blanche (semacam hal kosong).