Fahri Hamzah Khawatir Gubernur tak Sejalan dengan Presiden,Minta Jokowi Segera Ubah Perppu Pilgub

Fahri Hamzah Khawatir Gubernur tak Sejalan dengan Presiden,Minta Jokowi Segera Ubah Perppu Pilgub Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat ditemui usai peresmian Gedung Bawaslu Kabupaten Bogor di Cibinong, Rabu (15/2/2023).� Rahmat Bagja jatuh pingsan saat menghadiri HUT ke 77 Bhayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (1/7/2023) sore, karena kelelahan dan belum sarapan (Warta Kota/Hironimus Rama)

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menggantikan sistem Pilkada agar diubah lebih sederhana.

"Meskipun proses pilkada sedang berjalan, saya tetap mengusulkan agar presiden membuat Perppu tentang pemilihan gubernur (Pilgub), yang tidak perlu lagi memakai sistem pemilihan Pilkada. Tetapi presiden bisa menempuh cara lain yang lebih sederhana," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/6/2024).

Baca juga:Sempat Galau, PKB Kini Inginkan Anies Ikut Test Uji Kelayakan Pilgub Jakarta Pekan Depan

Fahri mengaku punya alasan mengenai usulannya tersebut.

Menurutnya, gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk memastikan manajemen pembangunan di daerah berjalan lancar.

"Menurut saya, penting seorang gubernur sejalan dengan presiden," ujarnya.

"Sebab jika tidak, maka pemerintah pusat akan kehilangan kaki tangan di daerah," ujarnya.

Dicontohkan kata dia, dengan memberikan kekuatan pilihan rakyat kepada gubernur, salah satu mudaratnya adalah karena kemudian gubernur dan bupati merasa sama-sama memiliki rakyat.

Baca juga:Senyum Jokowi Ketika Ditanya Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta 2024

Yang akhirnya kebijakan pembangunan gubernur itu beda dan bisa beda dengan bupati juga wali kota.

"Tetapi yang lebih parah adalah apabila dia berbeda dengan presiden, sehingga nyaris presiden itu tidak punya kaki tangan di bawah untuk memastikan pelaksanaan pembangunan," ucapnya.

"Terutama kewenangan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tidak lagi punya aparat di daerah," imbuhnya.

Namun demikian, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini menegaskan kalau yang disampaikannya hanya sekadar saran.

Baca juga:PKS Bingung Pilih Anies atau Sudirman Said untuk Pilkada Jakarta, Ahmad Mabruri: Rapatnya Masih Alot

"Gubernur harusnya fokus menjadi kaki tangan pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah," tandasnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersiap diri untuk lakukan pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Salah satu pencegahan yang dilakukan, yakni mengikuti rangkaian penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) mengenai penyusunan daftar pemilih.

"Selain itu, perlu ada penambahan pasal terkait pemberian akses Sidalih kepada Bawaslu," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Senin (10/6/2024).

"Lalu, perlu diperjelas otoritas yang mengeluarkan surat keterangan kematian, jenis dokumen lainnya serta pihak yang mengeluarkan dokumen lainnya," jelas Bagja.

Bagja menerangkan bahwa pengawas pemilu telah melakukan inventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu terakhir sebagai bahan anallisis data.

Bahan inventarisasi yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut; data potensial pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pemilih meninggal dunia, pemilih yang beralih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili dan pemilih yang beralih status menjadi WNA.

"Lalu data potensial pemilih memenuhi Syarat (MS), pemilih yang beralih status dari TNI/Polri, pemilih DPK, pemilih pemula dan pemilih yang beralih status dari WNA menjadi WNI," terang Bagja.

Bagja mengakui, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri.

Maka membutuhkan kerja sama dengan beberapa stakeholder terkait seperti Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, organisasi disabilitas, instansi TNI dan Polri.

“Kami juga melibatkan masyarakat adat, perusahaan atau perkebunan, RT/RW, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pihak terkait lainnya,” jelas Bagja.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

  • https://www.msn.com/id-id/berita/other/fahri-hamzah-khawatir-gubernur-tak-sejalan-dengan-presiden-minta-jokowi-segera-ubah-perppu-pilgub/ar-BB1nZkmB?ocid=00000000

Related

Pamer Pacari Bule Tampan

Pamer Pacari Bule Tampan

Berita
Muhaimin Kritik Pelayanan Haji 2024, Ketua PBNU Bela Kementerian Agama

Muhaimin Kritik Pelayanan Haji 2024, Ketua PBNU Bela Kementerian Agama

Berita
Danis Murib Desertir TNI yang Gabung KKB Ditembak Mati saat Satgas Damai Cartenz Kejar Undius Kogoya

Danis Murib Desertir TNI yang Gabung KKB Ditembak Mati saat Satgas Damai Cartenz Kejar Undius Kogoya

Berita
Link Beli HP iPhone Second Original iBox 2024: iPhone XR,iPhone XS,iPhone 11,iPhone 14,iPhone 15

Link Beli HP iPhone Second Original iBox 2024: iPhone XR,iPhone XS,iPhone 11,iPhone 14,iPhone 15

Berita
"Suasana di Mina Mirip Barak Pengungsian, Para Tamu Tuhan Tidak Nyaman"

"Suasana di Mina Mirip Barak Pengungsian, Para Tamu Tuhan Tidak Nyaman"

Berita
Hansi Flick Setujui Rencana Transfer Mustahil Barcelona, 2 Bintang Liga Inggris Jadi Incaran

Hansi Flick Setujui Rencana Transfer Mustahil Barcelona, 2 Bintang Liga Inggris Jadi Incaran

Berita
Busi Nikel Bawaan Motor Diganti Busi Iridium Kelebihannya Apa?

Busi Nikel Bawaan Motor Diganti Busi Iridium Kelebihannya Apa?

Berita
Daftar Buah yang Bisa Memperparah Ruam Popok Bayi

Daftar Buah yang Bisa Memperparah Ruam Popok Bayi

Berita